- Pusat Jasa Kearsipan -

PPID Pelaksana pada Pusat Jasa Kearsipan dijabat oleh Kepala Pusat Jasa Kearsipan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pembantu pada Satuan Kerja Pusat Jasa Kearsipan, Kepala Pusat Jasa Kearsipan dibantu oleh pejabat fungsional penyedia informasi publik yang ditetapkan sebagaimana Keputusan PPID ANRI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi Publik di Satuan Kerja. 

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas:

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik; 
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Mengoordinasikan:
1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
   
• Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 
• Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  
2. Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan; 
3. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; 
4. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami; 
5. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik; 
6. Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan  
7. Proses pemberian Informasi Publik di ANRI berjalan dengan baik;
4. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerjanya; 
5. Mendukung penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal tiap satuan kerja; 
6. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID; 
7. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik; 
8. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal tiap satuan kerja paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;  
9. Mengajukan kepada PPID: 
1. Usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik; 
2. Usul Informasi yang Dikecualikan untuk dilakukan Uji Konsekuensi; 
10. Membuat dan menyampaikan laporan tiga bulanan layanan Informasi Publik kepada PPID; 
11. Membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikannya kepada PPID; dan  
12. Memenuhi permintaan informasi dari PPID.